Pemerintah Desa saat ini sangat dianjurkan untuk memiliki website resmi desa. Hal ini terkait dengan pelayanan publik dan transparansi anggaran. Ada beberapa persyaratan membuat website desa yang harus di penuhi sebelum mendaftarkan domain desa.id.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur pendaftaran domain resmi untuk website desa. Yakni Permenkominfo No. 5 Tahun 2015.

Disebutkan dalam permen tersebut bahwa domain resmi untuk pemerintahan desa adalah .desa.id. Misalnya sambeng.desa.id, arenan.desa.id, kalimenur.desa.id dan banyak lagi. Dengan aturan baru ini, maka diharapkan tidak ada lagi desa-desa di Indonesia yang menggunakan domain seperti :
.com
.net
.web.id
.org
.blogspot.com
.wordpress.com
dan domain TLD lainnya.

Seperti pada website desaarenan.wordpress.com ini, dulunya situs ini merupakan website resmi pemerintah desa arenan. Namun karena munculnya peraturan menteri tersebut, maka desa arenan berganti ke domain resmi desa. Sehingga web ini bukan lagi jadi web resmi desa. Melainkan website biasa yang memuat artikel dan berita-berita seputar desa dan berita lainnya.

Sehubungan dengan persyaratan yang harus di persiapkan untuk membuat website resmi desa, setidaknya ada empat syarat yang di buat sebelum mendaftarkan domain resmi desa di domain.go.id. Persyaratan ini hanya terkait dengan dokumen pendaftaran.

Namun yang perlu di ketahui bagi pemerintah desa adalah bahwa untuk pedaftaran domain desa, harus menggunakan email PNS.

Jadi sambil anda mempersiapkan dokumen yang diperlukan, buatlah dulu email PNS untuk desa yang bisa dibuat dengan cara mengirimkan permintaan ke admin pengelola email PNS. Alamat emailnya adalah pendaftaran@pnsmail.go.id. Tentang cara mendaftar email PNS, insya allah akan di tulis dalam artikel lain.

Baik, berikut ini adalah dokumen persyaratan yang harus di persiapkan oleh desa untuk membuat website resmi pemerintah desa :

1. SK Pengangkatan Kades/Sekdes
Untuk SK Kepala Desa sudah tentu masing-masing Kades sudah punya SK resmi dari Bupati. SK inilah yang di scan atau di foto dan nantinya akan di upload secara online di form pendaftaran domain.

Kalau Kepala Desa nya Penjabat sementara atau Pj, gunakan lah SK pengangkatan Pj yang dari Bupati. Bukan SK pengangkatan Pj waktu pertama jadi PNS (SK PNS).

Oleh karena itu jika pengajuan permohonan nama domain ke menteri kominfo diajukan/ditandatangani oleh Sekdes, maka yang harus di upload nantinya adalah SK Sekdes yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

2. SK Pengangkatan Perangkat Desa
Untuk syarat yang ke-2 ini, tentukan dulu siapa perangkat yang akan di beri kuasa untuk mengelola web desa nantinya. Dia inilah nanti yang di sebut dengan Pejabat Pengelola Domain Desa. Dengan kata lain, perangkat yang ditunjuk inilah yang punya wewenang mengelola website resmi desa.

Untuk perangkat yang akan di tunjuk menjadi Pejabat pengelola domain, usahakan dari Kaur atau Kasi yang sesuai dengan tupoksinya. Misal Kaur Tata Usaha dan Umum, atau Kaur Humas, atau Kasi Pelayanan. Tergantung nama jabatan di desa anda yang berhubungan dengan publikasi dan informasi.

Kalau struktur pemerintah desa anda sudah sesuai dengan aturan yang di tetapkan dalam Permendagri No. 84/2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK Desa), sepertinya akan lebih pas yang di tunjuk sebagai Pejabat pengelola domain adalah Kaur (Kepala Urusan) Tata Usaha dan Umum.

Alternatif Pengelola Domain
Terkadang di suatu desa ada yang semua perangkatnya rata-rata sudah berumur. Atau tidak ada perangkat yang memiliki basic/pengetahuan tentang website. Jadi caranya bagaimana ?

Nah, untuk kasus yang seperti ini, desa boleh mengangkat staff baru yang nantinya di tugaskan khusus untuk mengelola website resmi desa. Sehingga yang ditunjuk untuk mejadi Pejabat Pengelola Domain adalah staff yang baru di angkat tersebut. Yang jelas dia harus diberi SK.

Oke, itu untuk syarat nomor 2. Intinya siapkan SK perangkat yang ditunjuk sebagai pejabat pegelola domain resmi desa dan scan SK tersebut.

3. Surat Kuasa Kepada Perangkat Desa
Syarat yang ketiga ini cukup mudah. Buat Surat Kuasa dari Kades atau Sekdes kepada pejabat pengelola domain desa. Yakni perangkat atau staff yang sudah di tunjuk seperti no 2 diatas.